POLITIK ETIS (ETICHE POLITICS)

A. Politik Etis
Pada tahun 1901 belanda melakukan politik etis, yaitu mendirikan pendidikan rakyat sampai kedesa yang memberikan hak-hak pendidikan pada pribumi dengan tujuan untuk mempersiapkan pegawai-pegawai yang kerja untuk belajar juga untuk manghambat pendidikan tradisional. Politik etis adalah nama lain dari politik “balas budi” yang ditetapkan pemerintah colonial belanda kepada rakyat hindia belanda dan ahir abat 19 atau awal abat 20. politk etis tersebut adalah fajar budi atau dalam bahasa jerman adalah Aufklrung (pencerahan) bagi bangsa Indonesia dimana fajar budi itu terlihat sinar-sinarnya dengan dibuatnya setelah untuk pendidik pribumi.

B. Latar belakang politik etis
Pada awal sebelum dilaksanakannya politk etis keadaan social dan ekonomi di Indonesia begitu buruk dan jauh dari kata sejahtera terutama untuk pendidikan pribumi yang bukan dikalangan bangsawan. Pendidikan bukan menjadi baik justru sebaliknya. Dari bidang ekonomi tanah-tanah farah yang luas masih dikuasai oleh perantuan tanah yang dimana rakyat biasa hanya sebagai penyewa dan pekerja saja. Bidang politk masalah yang berkembang saat ini adalah sentralisasi politik yang kuat sehingga tidak ada pemisahan kekuasaan dan keuangan antara pemerintah koloniol dan bangsa Indonesia yang berdampak pada ketidak sejahteraan pribumi. Keadaan ini mendapatkan tanggapan dari golongan social democrat yang didalangi oleh VON Deventer yang kemudian dijuluki bapak pangeran etis yang menginginkan adanya balas budi unntuk bangsa Indonesia. Van deveter dalam majalah de gres mengkritrik pemerintah colonial dan menyarankan agar dilakukan politik kehormatan (hutang kekayaan) atas segala kekayaan yang telah diberikan untuk bangsa Indonesia terhadap Negara belanda.
Kritikan ini kemudian direspon oleh Ratu Wilhelmina dalam pengangkatannya sebagai ratu baru balanda pada tahun 1898 dan mengeluarkan pernyataan bahwa bangsa belanda mempunyai hutang moril dan perlu diberikan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia.selain dua factor ini, juga karena perubahan politik dibelanda yaitu dengan berkuasanya kalangan liberal yang menginginkan dilakukannya sisitem ekonomi bebas dan kapitalisme dan mengusahakan agar pendidikan mulai di tingkatkan di indonesia. Adanya doktrin dari dua golongan yang berbeda semakin membuat politik etis agar segera dilaksanakan yaitu:
 Golongan misionaris
Tiga partai Kristen partai katolik, anti revolisoner dan kresten yang programnya adalah kewajiban belanda untuk mengangkat derajat pribumi yang didasarkan oleh agama.
 Golongan koseriatif
Menjadi kewajiban kita sebagai bangsa yang lebih tinggi derajatnya untuk memberadapkan orang-orang terbelakang.
Itulah dua doktrin yang berkembang pada saat itu karena bagi mereka tujuan terahir politik colonial seharusnya telah meningkatkan kesejahteraan dan perkembangan moral penduduk pribumi, evaluasi ekonomi bukan eksploitasi colonial melainkan pertanggung jawaban moral.
C. Isi Politik Etis
Pada 17 September 1907, Ratu Wilhelmira yang baru naik tahta menegaskan dalam pidato pembukaan parlemen belanda, bahwa pemerintah belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi (een eersehuld) terhadap bangsa pribumi di Hindia belanda. Ratu wilhelmira menuangkan panggilan moral tidak kedalam kebijakan politik etis, yang terankum dalam program trias politika yang meliputi:
1. Irigasi(pengairan), membangun dan memperbaiki pengairan-pengairan dan bendungan untuk keperluasan peratanian.
2. Dua imigrasi yakni mengajak pendidik untuk transmigrasi.
3. Memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan (edukasi).
D. Implikasi Pelaksaan Poliik Etis
Dampak yang di timbulkan oleh politik etis tentunya ada yang negatif dan positif namun yang perlu kita ketahui adalah bahwa hampir semua program dan tujuan awal dari politik etis banyak yang tak terlaksana dan mendapat hambatan. Namun satu program yang berdampak positif dengan sifat jangka panjang bagi bangsa Indonesia adalah bidang pendidikan yang akan mendatangkan golongan terpelajar dan terdidik yang dikemudian hari akan membuat pemerintahan Belanda menjadi terancam dengan munculnya Budi Utomo, Sarikat Islam dan berdirinya Volksraad. Adapun dampak-dampak yang terlihat nyata adalah dalam tiga bidang :
- Politik : Desentralisasi kekuasaan atau otonomi bagi bangsa Indonesia, namun tetap saja terdapat masalah yaitu golongan penguasa tetap kuat dalam arti intervensi, karena perusahaan-perusahaan Belanda kalah saing dengan Jepang dan Amerika menjadikan sentralisasi berusaha diterapkan kembali.
- Sosial : Lahirya golongan terpelajar, peningkatan jumlah melek huruf, perkembangan bidang pendidikan adalah dampak positifnya namun dampak negatifnya adalah kesenjangan antara golongan bangsawan dan bawah semakin terlihat jelas karena bangsawan kelas atas dapat berseolah dengan baik dan langsung di pekerjakan di perusahaan-perusahaan Belanda.
- Ekonomi : lahirnya sistem Kapitalisme modern, politkk liberal dan pasar bebas yang menjadikan persaingan dan modal menjadi indikator utama dalam perdagangan. Sehingga yang lemah akan kalah dan tersingkirkan. Selain itu juga muculnya dan berkembangnya perusahaan-perusahaan swasta dan asing di Indonesia seperti Shell
E. Pendidikan dan Pengajaran
• Pendidikan dan Pengajaran Sebelum Politik Etis
Pada tahun 1602 Belanda mendirikan VOC badan usaha ini merupakan persekutuan dagang Belanda yang merebut penjajahan Portugis di Nusantara Timur dan menetap di tempat itu. Kemudian, di dalam rapat kapal – kapal perdagangan VOC atau kompeni membawa pendeta – pendeta yang akan menyebarkan agama Kristen Protestan. Dengan kegiatan penyebaran agama ini, selanjutnya berdirilah sekolah – sekolah. Adapun tujuan didirikannya sekolah - sekolah tersebut yaitu sebagai upaya penyebaran Agama Kristen Protestan. Materi yang diajarkan, yaitu membaca alkitab, agama kristen, menyanyi, menulis dan menghitung.
Dengan demikian, banyak sekali permasalahan yang timbul dalam dunia pendidikan pada periode ini, diantaranya seperti :
a. Ada perbedaan dalam penyelenggaraan pendidikan. Artinya, ada sekolah – sekolah rendah Eropa dengan Bahasa pengantar Belanda dan Sekolah rendah pribumi (kristen) dengan bahasa pengantar melayu dan Portugis.
b. Pendirian sekolah tidak merata, hal ini disebabkan karena di tempat itulah pusat rempah – rempah. Sekolah kejuruan tidak diselenggarakan sama sekali sebab belum terniat oleh mereka untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi rakyat.
c. Juga ada kesedihan bagi rakyat yang menganut agama Kristen Katolik. Hal ini disebabkan karena VOC mengusir paderi – paderi dan gereja – gereja. Oleh karena itu, sekolah – sekolah Katolik ditutup.
• Pendidikan dan Pengajaran Pada Saat Politik Etis
Diseluruh dunia terdapat perkembangan dan pembaruan di bidang politk, ekonomi, dan ide – ide. Hal ini mendorong pemerintah Belanda untuk memberikan lebih banyak lagi kesempatan anak bumi putera untuk menerima pendidikan. Atas dasar itulah, timbul suatu aliran di kalangan bangsa Belanda yang terkenal sebagai politik etis (etiche politiek). Aliran ini dicetuskan oleh Van Deventer dengan semboyan “Hutang Kehormatan”. Akhirnya, aliran ini terkenal dengan slogan edukasi, irigasi, dan emigrsi.
Selain Van Deventer, ada pula Snouck Hourgroje, tokoh Belanda yang mendukung pemberian pendidikan kepada aristrokat Bumiputera. Menurut balai pustaka jenis sekolah yang ada, antara lain :
 Pendidikan Rendah (lager Onderwijs)
Pada hakikatnya pendidikan dasar untuk tingkat sekolah dasar menggunakan dua sistem pokok, yaitu :
a. Sekolah Rendah dengan bahasa pengantar bahasa Belanda.
b. Sekolah Rendah dengan bahasa pengantar bahasa daerah.
 Pendidikan lanjutan / Pendidikan menengah (Midleboar Onderwijs)
Sebenarnya terdapat satu jenis sekolah lanjutan menurut sistem persekolahan Belanda di golongan sekolah dasar, yaitu sekoilah dasar yang lebih luas (Meer Vitgebreld lagere Onderwijs) atu MULO yang berbahasa pengantar bahasa Belanda, denag lama sekolah antara tiga sampai empat tahun.
 Sekolah menengah Umum (Algemeene Middlebares School atau AMS) merupakan kelanjutan dari MULO yang berbahasa Belanda dan diperuntukkan untuk golongan Bumiputera dan Timur Asing dengan lama belajar tiga tahun. AMS terdiri dari 2 jurusan yaitu :
1. Bagian A, Pengetahuan Kebudayaan.
2. Bagian B, Pengetahuan Alam.
 Sekolah Warga Negara Tinggi (Hooger Burger School atau HBS). Sekolah ini disediakan untuk golongan Eropa, bangsawan Bumiputera, atau tokoh – tokoh terkemuka.bahasa pengantar yang dipakai yaitu bahasa Belanda dan berorientasi ke Eropa barat, khususnya Belanda. Lama sekolah antara tiga dan lima tahun.
F. Pelaksanaan Politik Etis
Dalam pelaksannan politik etis oleh Van Deventer di konsepsikan dalam wujud irigasi, edukasi dan emigrasi.
1. Irigasi Pengairan dan Infastrutur:
merupakan program pembangunan dan penyempurnaan social dan prasarana untuk kesejahteraan terutama dibidang pertanian dan perkebunan serta perbaikan prasarana infrastruktur.
2. Educate (pendidikan):
Merupakan program peningkatan mutu SDM dan pengurangan jumplah buta huruf yang implikasi baiknya untuk pemerintah belanda, yaitu dengan pendirian sekolah-sekolah.
3. Emigrasi (transmigrasi):
Merupakan program pemerataan pendidikan jawa dan madura dengan dibuatnya pemukiman disumatra utara dan selatan dimana dibuka perkebunan-perkebunan baru yang membutuhkan banyak sekali pengelola dan pegawainya,
Akan tetapi kebijakan pertama dan kedua disalah gunakan untuk pemerintah belanda dengan membanggun irigasi untuk perkebunan-perkebunan belanda dan emigrasi dilakukan dengan memindahkan penduduk ke daerah perkebunan belanda untuk dijadikan pekerja rodi, hanya pendidikan yang membawa dampak positif bagi Indonesia.
G. Kekurangan Pelaksanaan Politik Etis.
Kekurangan dari pelaksanaan pelitik etis adalah kebijakan ini hanya dibutuhkan bagi orang pribumi (eksklusif).buktinya adalah pembangunan lembaga-lembaga pendidikan hanya ditujukan untuk kalangan pribumi. Sementara orang-orang campuran tidak dapat masuk ketempat itu. Bagi mereka yang ingin melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi harus pergi ke Eropa, yang biayanya sangat mahal. Padangan pemerintah colonial yang memandang bahwa hanya orang pribumilah yang harus ditolong, di tentang oleh Ernest Douwes dekker. Menurutnya, seharusnya politik etis ditujukan bagi semua pendidik hindia belanda (indies) yang didalamnya termasuk orang eropa yang menetap dan tionghoa.